Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero), serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Saya mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan HPP gabah kering karena sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga beras, dan memperkuat cadangan pangan nasional,” ujar Dwita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero), serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Namun, Dwita mengingatkan bahwa di lapangan masih ditemukan harga gabah yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah akibat beberapa kendala, seperti standar kualitas yang belum seragam, prosedur penjualan ke Bulog yang masih rumit, serta keterbatasan fasilitas pengeringan.

“Jika tidak segera diatasi, kebijakan ini dikhawatirkan hanya menjadi wacana dan tidak berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas gudang dan fasilitas pengeringan gabah, mempermudah prosedur penjualan ke Bulog, serta memastikan adanya fleksibilitas dalam pembelian melalui koperasi petani yang bermitra dengan Bulog,” tegasnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi IV meminta Badan Pangan Nasional memastikan bahwa dalam penugasan Perum BULOG dan ID FOOD untuk menyerap pangan, pengadaan dalam negeri tetap menjadi prioritas guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan, dan mengimplementasikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

“Kami ingin mengetahui strategi jangka pendek PT Pupuk Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pupuk nasional, baik pupuk bersubsidi maupun non-subsidi, untuk mengantisipasi tantangan musim tanam ke depan,” kata legislator Fraksi Gerindra itu.

Dwita juga menyoroti persoalan pupuk di daerah pemilihannya di Lampung. Ia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu sempat terjadi demonstrasi terkait tanaman singkong yang tidak masuk dalam daftar komoditas penerima subsidi pupuk.

“Petani telah melakukan berbagai upaya dalam budidaya singkong, tetapi saat ini harga singkong cukup rendah. Menteri sudah berkunjung ke Lampung, tetapi usulan kami jangan hanya menjadi wacana. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai subsidi pupuk untuk singkong dalam pola kebutuhan pupuk nasional tahun 2025,” tuturnya.

Terakhir, Komisi IV meminta Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan ID FOOD untuk menjamin stabilitas harga serta pasokan pangan menjelang bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Mereka juga diminta memberikan kepastian terkait ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan bagi masyarakat.

“Perlu ada kejelasan konkret dari Badan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia, Perum BULOG, dan ID FOOD terkait strategi menjaga stabilitas harga dan kualitas pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025, mengingat biasanya terjadi kenaikan harga serta penurunan kualitas pangan, terutama untuk kebutuhan pokok,” pungkasnya. (rnm/aha)